Menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran Satker periode Semester I 2017, KPPN Bitung menggelar FGD pada tanggal 15 Agustus 2017 yang membahas berbagai hal yang menyebabkan kinerja pelaksanaan anggaran Satker pada periode Semester I 2017 masih belum sesuai harapan. Acara yang dihadiri oleh para KPA/PPK/PPSPM tersebut diselenggarakan secara khusus untuk membahas berbagai permasalahan dalam pelaksanaan anggaran yang menyebabkan hasil penilaian kinerja pelaksanaan anggaran satker pengguna dana APBN di wilayah Sulawesi Utara berada pada urutan terbawah tingkat nasional.

Kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga pada tahun 2017 benar-benar mendapat perhatian khusus dari Kementerian Keuangan sebagai langkah kongkret dalam mengatasi masalah pelaksanaan anggaran yang selalu terulang dari tahun ke tahun, yaitu antara lain penyerapan anggaran yang terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran. Melalui Surat Menteri Keuangan No. S-153/MK.05/2017 tanggal 27 Februari 2017 hal Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran K/L TA. 2017 dan Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-2570/PB/2017 tanggal 9 Maret 2017 hal Petunjuk Teknis Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga TA. 2017, Ditjen Perbendaharaan mulai tahun 2017 melakukan beberapa terobosan baru, yaitu pelaksanaan Reviu Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap triwulan, pengendalian penyelesaian tagihan, pengendalian pengelolaan UP/TUP, dan pengendalian pendaftaran data kontrak. Diharapkan melalui langkah-langkah terobosan tersebut, kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga pada tahun 2017 menunjukkan hasil yang maksimal.

"Selamat Pagi Pak"
"Ada Yang Bisa Saya Bantu?"

Itulah sepenggal dialog dalam role play pelatihan excellent service pada tanggal 29 Mei 2017 yang diikuti oleh seluruh pegawai KPPN Bitung. Bekerja sama dengan Kanwil BRI Manado, KPPN Bitung pada tahun 2017 kembali menggelar kegiatan pelatihan excellent service bagi pada pegawai untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada mitra kerja. Acara yang dilaksanakan pada saat para pegawai tengah menjalankan ibadah puasa tersebut berlangsung dengan baik dan diikuti dengan penuh semangat yang kemudian ditutup dengan acara buka puasa bersama.

Pelayanan prima yang bebas dari pungli, gratifikasi, atau apapun nama dan bentuk KKN lainnya sudah bukan hal baru bagi seluruh instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan, termasuk KPPN Bitung. Sejak bergulirnya reformasi birokrasi yang secara masif dilaksanakan sejak lebih dari satu dasawarsa yang lalu, seluruh Insan Perbendaharaan di seluruh wilayah nusantara membulatkan tekad untuk meelaksanakan good governance dan clean government yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan prima kepada mitra kerja, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya.