KPPN Bitung mengajak satuan kerja untuk mengambil langkah-langkah antisipatif terhadap berbagai potensi permasalahan pada akhir tahun 2017 berdasarkan pengalaman pada tahun anggaran sebelumnya. Himbauan tersebut disampaikan oleh KPPN Bitung pada Acara Sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan No.PER-12/PB/2017, Senin dan Selasa tanggal 12 dan 13 September 2017 di Aula KPPN Bitung. Acara Sosialisasi yang dihadiri oleh 67 satker di wilayah Kab.Talaud, Kab.Minut, dan Kota Bitung tersebut membahas tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2017, yang meliputi penyampaian Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian, penyampaian Data Kontrak/Addendum Kontrak, penyampaian SPM, sampai dengan penyampaian LPJ Bendahara, rekonsiliasi, serta penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017.

Kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga pada tahun 2017 benar-benar mendapat perhatian khusus dari Kementerian Keuangan sebagai langkah kongkret dalam mengatasi masalah pelaksanaan anggaran yang selalu terulang dari tahun ke tahun, yaitu antara lain penyerapan anggaran yang terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran. Melalui Surat Menteri Keuangan No. S-153/MK.05/2017 tanggal 27 Februari 2017 hal Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran K/L TA. 2017 dan Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-2570/PB/2017 tanggal 9 Maret 2017 hal Petunjuk Teknis Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga TA. 2017, Ditjen Perbendaharaan mulai tahun 2017 melakukan beberapa terobosan baru, yaitu pelaksanaan Reviu Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap triwulan, pengendalian penyelesaian tagihan, pengendalian pengelolaan UP/TUP, dan pengendalian pendaftaran data kontrak. Diharapkan melalui langkah-langkah terobosan tersebut, kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga pada tahun 2017 menunjukkan hasil yang maksimal.

Menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran Satker periode Semester I 2017, KPPN Bitung menggelar FGD pada tanggal 15 Agustus 2017 yang membahas berbagai hal yang menyebabkan kinerja pelaksanaan anggaran Satker pada periode Semester I 2017 masih belum sesuai harapan. Acara yang dihadiri oleh para KPA/PPK/PPSPM tersebut diselenggarakan secara khusus untuk membahas berbagai permasalahan dalam pelaksanaan anggaran yang menyebabkan hasil penilaian kinerja pelaksanaan anggaran satker pengguna dana APBN di wilayah Sulawesi Utara berada pada urutan terbawah tingkat nasional.

Pelayanan prima yang bebas dari pungli, gratifikasi, atau apapun nama dan bentuk KKN lainnya sudah bukan hal baru bagi seluruh instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan, termasuk KPPN Bitung. Sejak bergulirnya reformasi birokrasi yang secara masif dilaksanakan sejak lebih dari satu dasawarsa yang lalu, seluruh Insan Perbendaharaan di seluruh wilayah nusantara membulatkan tekad untuk meelaksanakan good governance dan clean government yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan prima kepada mitra kerja, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya.