Print 

Sebagai organisasi modern, terdapat keterkaitan yang sangat kuat antara pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN Bitung dengan instansi lainnya. Salah satu contoh kongkret keterkaitan tersebut misalnya pada Implementasi Kartu Kredit Pemerintah, pihak-pihak yang terlibat secara aktif dalam implementasi KKP adalah Satuan Kerja, KPPN, dan Bank Penerbit KKP. Demikian pula halnya dalam hal yang lain, terdapat keterkaitan yang erat dengan instansi lainnya, seperti KPP Pratama, BPJS Kesehatan, dan Pemerintah Daerah.

Menyadari posisi organisasi yang memiliki interkoneksi dengan instansi lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pada beberapa kesempatan KPPN Bitung menjalankan layanan terpadu dengan instansi terkait untuk memberikan kemudahan bagi pengguna layanan, yaitu satuan kerja pengguna APBN, agar penyelesaian suatu hal dapat berjalan dengan tuntas.

Layanan Terpadu dengan BPJS Kesehatan

Sejak terbitnya Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang antara lain memuat regulasi bahwa batas gaji paling rendah per bulan yang yang digunakan sebagai dasar pembayaran iuran adalah sebesar upah minimum kabupaten/kota/provinsi, menyebabkan banyak satker yang bertanya-tanya perihal ketentuan batas bawah upah atau gaji tersebut, karena kenyataannya masih banyak satker yang membayar gaji satpam, pengemudi, cleaning service, dan pramubakti selaku Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan tarif dibawah Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Menyikapi kebingungan satker tersebut, KPPN Bitung kemudian bekerja sama dengan BPJS Bitung untuk menyelenggaraan layanan terpadu bertempat di ruang layanan KPPN Bitung. Setiap hari kerja selama satu minggu, seorang petugas BPJS Kesehatan hadil di salah satu olket pelayanan KPPN Bitung untuk memberikan layanan konsultasi dari satker perihal pemotongan iuran jaminan kesehatan pada gaji PPNPN. Hasil dari layanan terpadu tersebut adalah semua satker telah memahami penerapan ketentuan Perpres No. 82 Tahun 2018 pada pembayaran gaji PPNPN masing-masing satker.

Layanan Konsultasi Terpadu Via WhatsApp dengan AR KPP Pratama Bitung

Group WA FGD KPPN Bitung selama ini berfungsi sebagai sarana komunikasi antara Satker dengan KPPN Bitung, yang digunakan sebagai media penyampaian informasi dan konsultasi di bidang Pelaksanaan Anggaran. Untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada satuan kerja, pada Group FGD KPPN Bitung telah bergabung Account Representatif (AR) KPP Pratama Bitung untuk memberikan layanan konsultasi di bidang Perpajakan. Diharapkan denga kehadiran AR KPP Pratama Bitung tersebut cakupan permasalahan yang dihadapi satker dapat diselesaikan dengan baik oleh pihak yang berkompeten di bidangnya.

Sosialisasi dan Bimtek Perpajakan

Masalah perpajakan merupakan salah satu hal yang cukup rumit dipahami oleh Bendahara Pengeluaran, sehingga Petugas CSO KPPN Bitung sering mendapatkan pertanyaan dari satuan kerja seputar perpajakan. Menyadi bahwa pihak yang lebih berkompeten untuk menjawab pertanyaan tentang perpajakan adalah KPP Pratama, maka KPPN Bitung menggandeng KPP Pratama Bitung untuk memberikan sosialisasi perpajakan yang kemudian dilanjutkan dengan Bimtek penyusunan Laporan Pajak yang merupakan kewajiban Bendahara Pengeluaran. Sampai saat ini acara sosialisasi dan bimtek perpajakan yang bekerjasama dengan KPP Pratama Bitung telah dilaksanakan sebanyak dua kali. Ke depan acara bimtek dan sosialisasi perpajakan akan terus dilaksanakan untuk menyampaikan update peraturan perpajakan terbaru.

Penandatanganan PKS KKP

Pada awal persiapan implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada bulan Maret 2019, terdapat kendala yang pada awalnya sulit diselesaikan dengan segera, yaitu penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Satker dengan Bank Pernerbit KKP. Permasalahannya terletak pada belum adanya kemauan yang kuat dari Satker untuk segera mengimplementasikan KKP, sementara itu pihak Bank Penerbit KKP kesulitan berkomunikasi dengan satker karena lokasi satker yang menyebar di beberapa kota. Menghadapi permasalahan tersebut, KPPN Bitung berinisiatif mengkoordinasikan antara satker dan bank penerbit KKP agar dapat menandatangani PKS KKP di tempat dan waktu tertentu, yaitu di KPPN Bitung. Hasilnya sangat menggembirakan, dalam waktu singkat hampir seluruh satker di wilayah KPPN Bitung berhasil menandatangani PKS KKP yang merupakan prasyarat bagi Implementasi KKP.