Wilayah kerja KKPN Bitung meliputi Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Kepulauan Talaud. Dengan jumlah satker sebanyak 70 Satker, Selain memberikan layanan sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku, KPPN Bitung juga berupaya memberikan layanan inovatif sesuai kebutuhan satker. Salah satu bentuk layanan inovatif dimaksud adalah penyelenggaraan bimtek atau sosialisasi bertempat di Melonguane kepada satker-satker yang berada di wilayah Kab. Kepulauan Talaud, karena terdapat 5 satker di wilayah Kab. Kepulauan Talaud yang kesulitan menghadiri undangan sosialisasi di Bitung karena keterbatasan dana perjalanan dinas.

Kepala Seksi PDMS KPPN Bitung dengan ditemani salah satu staff Subbagian Umum melakukan perjalanan laut ke Kepulauan Talaud selama 15 Jam, berangkat Pukul 17:00 WITA sampai di Melonguane Pukul 08:00 WITA keesokan harinya. Sesampainya di Talaud, segera dilakukan koordinasi dengan Satker Bandar Udara Melonguane untuk keperluan penyiapan sarana dan prasarana penyelenggaraan Sosialisasi LLAT, antara lain  ruangan, infocus dan layar proyektor, dan sebagainya.

LLAT Talaud 1Berkat sinergi yang sangat baik antara KPPN Bitung dan Satker Bandar Udara Melonguane, serta Dukungan dari Dinas Perhubungan Kab. Kepulauan Talaud, akhirnya Sosialisasi LLAT 2019 dapat terselanggara pada tanggal 16 Oktober 2019 Pukul 09:00 – 11:00 WITA bertempat di Ruang VIP Kab. Kepulauan Talaud di area Bandar Udara Melonguane.

Materi yang disampaikan pada acara Sosialisasi LLAT 2019 di Talaud tidak berbeda dengan Sosialiasi LLAT 2019 yang diselenggarakan di Bitung, yaitu Pedoman pengeluaran Negara pada Akhir Tahun 2019 dan Pendaftaran User SAKTI. Namun mengingat karakteristik satker-satker di Talaud yang berbeda dibanding Satker-Satker lainnya, baik di Kota Bitung maupun di Kab. Minahasa Utara, penyampaian materi juga menyangkut strategi penyampaian SPM ke KPPN di tengah kondisi kesulitan transportasi akibat dihentikannya penerbangan dari Manado sejak tanggal 3 Oktober 2019.

LLAT Talaud 2Dengan kondisi ketersediaan sarana transportasi yang terbatas, yaitu melalui kapal laut dengan jadwal 3 kali seminggu, Satker-Satker di Talaud tidak hanya memperhatikan batas-batas tanggal penyampaian SPM sebagaimana diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan No. PER-13/PB/2019, melainkan juga harus memperhitungkan jadwal keberangkatan kapal ke Manado. Tentu saja hal ini tidaklah mudah, namun tetap harus dilakukan agar pelaksanaan anggaran pada akhir tahun tetap berjalan lancar, walaupun harus menghadapi kesulitan dan tantangan.

Untuk meringankan beban satker-satker di Talaud, KPPN Bitung telah menerapkan kebijakan pengiriman SPM melalui jasa ekspedisi sejak tahun 2018. Kebijakan tersebut terbukti sangat membantu satker salam penyampaian SPM ke KPPN, walaupun tentu masih terdapat kekurangan, yaitu tingkat penolakan SPM yang dikirim melalui jasa ekspedisi cukup tinggi karena tidak melalui pengujian yang baik, sehingga Satker harus menyampaikan kembali SPM melalui jasa ekspedisi yang memerlukan waktu beberapa hari.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, KPPN Bitung melakukan langkah “jemput bola” melalui Layanan TAS yang dilakukan setiap bulan bertempat di Satker Bandar Udara Melonguane. Disamping menerima SPM, layanan Treasury Assistance Services (TAS) juga meliputi pemberian bimtek, sosialisasi, konsultasi, dan layanan rekonsiliasi LPJ Bendahara. Bahkan pada layanan TAS bulan Oktober 2019, diselenggarakan Ujian Sertifikasi Bendahara di Talaud bagi peserta bendahara satker yang tidak bisa mengikuti ujian di Bitung karena dana perjalanan dinasnya telah habis.