Zona WBK Tahun 2015 bagi KPPN Amlapura, Komitmen Ditjen Perbendaharaan dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

 

Bandung, djbn.kemenkeu.go.id,- Proses penetapan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Amlapura sebagai kantor berpredikat Zona Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) tahun 2015 mencapai puncaknya pada Festival Antikorupsi Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh KPK di Bandung (11/12). 

Hal ini ditandai dengan diserahkannya piagam penghargaan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi, kepada Kepala KPPN Amlapura, Zulkarnaen Siregar, di penghujung acara Festival Antikorupsi.

Zona Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) merupakan sebuah predikat atau sebutan yang diberikan kepada instansi yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebelumnya, predikat WBK/WBBM juga telah diterima oleh KPPN Malang (2013), KPPN Bangko dan KPPN Semarang II (2014). Dalam event ini, KPPN Amlapura dari Ditjen Perbendaharaan menjadi satu-satunya wakil Kementerian Keuangan di tahun 2015 yang menerima predikat WBK, sehingga selama tiga tahun berturut-turut, Ditjen Perbendaharaan berhasil meraih predikat WBK/WBBM. Ini merupakan bukti nyata komitmen Ditjen Perbendaharaan yang selalu mempertahankan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Festival Antikorupsi 2015: “Berbagi Peran Membangun Negeri, Berbagi Peran Memberantas Korupsi”

Festival Antikorupsi Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh KPK di Bandung merupakan puncak dari rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang ke-10 pada 9 Desember lalu.

Acara ini mengambil tema “Berbagi Peran Membangun Negeri, Berbagi Peran Memberantas Korupsi”. Melalui acara ini diharapkan masyarakat Indonesia menyadari bahwa korupsi tidak dapat diberantas oleh KPK sendiri, melainkan perlu peran semua lapisan masyarakat. Hal ini ditekankan oleh Ketua Sementara KPK, Taufiequrachman Ruki saat memberikan sambutan (10/12).

Senada dengan Taufiequrachman Ruki, Menko Polhukam, B Luhut Pandjaitan saat membacakan sambutan Presiden RI, menyampaikan bahwa diperlukan keteladanan para pemimpin dari pusat sampai daerah, dan bersinerginya semua lapisan masyarakat dapat mencegah dan melawan korupsi secara nyata.

“Pemerintah juga melakukan langkah percepatan reformasi birokrasi melalui pelayanan publik dan perijinan dalam bentuk e-government untuk meningkatkan pelayanan serta upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi.” lanjut Luhut membacakan sambutan.

Dalam Festival Antikorupsi Tahun 2015 ini, Ditjen Perbendaharaan bersama dengan Eselon I lingkup Kementerian Keuangan lainnya turut memeriahkan acara tersebut dengan menampilkan booth di halaman Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung.

Oleh: Media Center - Humas Ditjen Perbendaharaan.

Pin It

Cetak Email