Penyerahan DIPA 2016 Yogyakarta dan Sertifikasi ISO 9001:2008 KPPN Yogyakarta : APBN Untuk Kemakmuran Rakyat dan Pengakuan Kualitas Layanan Ditjen Perbendaharaan Berstandar Internasional

 

 

Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, menyampaikan bahwa percepatan penyampaian DIPA Tahun 2016 yang sudah diserahkan kepada satuan kerja pada Desember 2015 ini dimaksudkan untuk percepatan proses pencairan anggaran,

sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan tepat waktu, merata, dan berdampak lebih besar, sesuai peran APBN untuk kemakmuran rakyat. Pesan ini ia disampaikan saat acara penyerahan DIPA 2016 dan penyerahan sertifikasi ISO 9001:2008 kepada KPPN Yogyakarta di Balai Kepatihan, Pemda DI Yogyakarta (21/12).

Sultan mengingatkan bahwa dana APBN adalah dana titipan rakyat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Mari Kita gunakan anggaran sebaik baiknya. Kita bersama-sama jaga amanat rakyat Indonesia dan memajukan negeri ini dengan menggunakan APBN dengan cara yang benar” tegasnya.

Sultan juga memberi catatan positif atas reformasi keuangan negara khususnya perbendaharaan yang telah berjalan selama ini.“Reformasi manajemen keuangan sektor publik telah mengeser keuangan negara tidak hanya bersifat administrasi, tapi ke arah manajemen. Sekarang reformasi di bidang perbendaharaan telah membawa tuntutan fungsi perbendaharaan sebagai manajer pemerintahan yang modern.”

Fungsi perbendaharaan sebagai manajer pemerintahan modern ini juga diperkuat oleh pernyataan Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjo Wiryono, Dirjen Perbendaharaan. “Memiliki pagu besar belum cukup untuk memakmurkan masyarakat setempat, tanpa memiliki sebuah kebijakan pelaksanaan yang baik” ungkap Marwanto.

Senada dengan Gubernur, Dirjen Perbendaharaan juga mengharapkan satuan kerja diharapkan mengoptimalkan pagu yang ada untuk realisasi program dan kegiatan strategis pemerintah.“Uang yang ada dapat tersalurkan pada semua proyek Semua kegiatan agar semata untuk kesejahteraan rakyat” tegasnya. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan cq. Ditjen Perbendaharaan terus membenahi sistem tata kelola, terutama pada Standard Operating Procedures (SOP).

“SOP membuat proses bisnis yang ada terukur, dengan demikian jika layanan yang diberikan tidak sesuai standard, pengguna layanan dapat memberikan masukan kepada pimpinan DJPBN sebagai bagian raport di Kementerian Keuangan” tegas Marwanto.

Pada kesempatan yang sama, pembenahan SOP berkesinambungan tersebut kembali mengantarkan Dirjen Perbendaharaan mencatatkan pengakuan kualitas layanan publik berstandar internasional. Hal ini ditandai dengan penyerahan sertifikasi ISO 9001:2008 dari PT. BSI kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta. ISO 9001:2008 sendiri adalah standard internasional manajemen mutu dengan titik berat kualitas pelayanan. Hingga 2015, terdapat 2 KPPN yang bersertifikasi internasional di Yogyakarta yaitu KPPN Yogyakarta dan KPPN Wates dengan total 21 KPPN di seluruh Indonesia telah bersertifikasi ISO 9001:2008.

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan.

Pin It

Cetak Email