Jelang Akhir Tahun 2017, KPPN Bitung Ajak Satker Antisipasi Potensi Masalah

KPPN Bitung mengajak satuan kerja untuk mengambil langkah-langkah antisipatif terhadap berbagai potensi permasalahan pada akhir tahun 2017 berdasarkan pengalaman pada tahun anggaran sebelumnya. Himbauan tersebut disampaikan oleh KPPN Bitung pada Acara Sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan No.PER-12/PB/2017, Senin dan Selasa tanggal 12 dan 13 September 2017 di Aula KPPN Bitung. Acara Sosialisasi yang dihadiri oleh 67 satker di wilayah Kab.Talaud, Kab.Minut, dan Kota Bitung tersebut membahas tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2017, yang meliputi penyampaian Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian, penyampaian Data Kontrak/Addendum Kontrak, penyampaian SPM, sampai dengan penyampaian LPJ Bendahara, rekonsiliasi, serta penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017.

Kepala KPPN Bitung, Vicensia Retnasari, dalam kata sambutannya menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada satuan kerja, yang salah satunya berupa penyampaian informasi terkait pelaksanaan anggaran yang telah dilakukan melalui berbagai media komunikasi, seperti Group WhatsApp, Email, maupun melalui website. Kepala KPPN Bitung juga menyampaikan inisiasi pembentukan KPPN Filial di Kepulauan Talaud yang langkah awalnya dilakukan dengan pengumpulan aspirasi satker di wilayah Kab. Kepulauan Talaud melalui kuesioner. Diharapkan melalui kuesioner tersebut dapat diketahui kebutuhan dan tingkat urgensi dibukanya layanan filial di Kepulauan Talaud, sebelum dilakukan koordinasi dengan stakeholders lainnya, seperti Pemerintah Kabupaten Talaud.

Disamping menyampaikan materi tentang langkah-langkah akhir tahun anggaran 2017, yang antara lain menyangkut ketentuan batas waktu penyampaian SPM, Data Kontrak, RPD Harian, Penyetoran Sisa UP/TUP Tahun 2017, Penyampaian LPJ Bendahara dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017, dibahas pula tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi pada akhir tahun anggaran 2016, dengan harapan permasalahan serupa tidak terjadi lagi pada akhir tahun anggaran 2017. "Diharapkan kita semua dapat mengambil pelajaran dari permasalahan-permasalahan yang terjadi pada akhir tahun 2016 dengan menempuh langkah-langkah antisipatif agar permasalahan serupa tidak terjadi kembali di akhir tahun 2017 ini" kata Kepala Seksi PDMS KPPN Bitung, AKhmad Zainuddin, yang bertindak selaku moderator.

Salah satu permasalahan yang banyak dialami satker pada akhir tahun 2016 adalah banyaknya SPM yang tertolak oleh SPAN karena dana tidak mencukupi. Tertolaknya SPM oleh SPAN tersebut menandakan adanya perbedaan data pagu anggaran antara antara Aplikasi SAS pada Satker dan SPAN, yang disebabkan adanya Revisi POK yang telah dilakukan Satker. Untuk mengantisipasi hal tersebut agar tidak terjadi kembali pada tahun 2017, diminta agar satker yang telah melakukan pergeseran dana melalui Revisi POK, agar pada awal Triwulan III setelah menyusun Reviu RPD Bulanan, melakukan Revisi Halaman III DIPA, sehingga seluruh pergeseran anggaran yang dilakukan melalui Revisi POK tersebut dapat terakomodir dalam database SPAN.

Permasalahan lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah masih banyak satker yang belum sadar email, sehingga informasi notifikasi status penyelesaian SP2D tidak segera diketahui oleh Satker. Kondisi tersebut sangatlah rawan pada saat menjelang libur Natal tahun 2017, dimana biasanya banyak pegawai satker yang mungkin mengambil cuti. Untuk itu diharapkan agar sebelum mengambil cuti, seluruh SPM yang disampaikan ke KPPN dapat dipastikan tidak tertolak oleh SPAN, yaitu dengan aktif memantai informasinya melalui inbox email satker. Kepala Seksi PDMS KPPN Bitung juga menegaskan bahwa selama ini KPPN Bitung telah menyampaikan memberitahukan secara manual tentang Penolakan SPM melalui WA Group, namun hal tersebut hendaknya tidak dijadikan satu-satunya alat, kendali mengingat prosesnya yang manual rentan sekali terjadi kelalaian petugas FO KPPN pada saat volume SPM sedang tinggi. Dengan demikian, proses pemberitahuan notifikasi secara otomatis melalui email resmi satker tetap lebih andal dibanding pemberitahuan secara manual oleh Petugas FO KPPN.

Di akhir acara, Moderator Sosialisasi mengharapkan agar satker benar-benar memperhatikan ketentuan batas-batas waktu pada Langkah-Langkah AKhir Tahun Anggaran 2017. Apabila terdapat permasalahan, diharapkan tidak segan-segan segera berkomunikasi dengan Petugas CSO KPPN Bitung melalui berbagai sarana komunikasi yang telah tersedia. Dalam hal terdapat permasalahan yang terkait dengan kebijakan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, diminta agar satker menanyakan hal tersebut melalui HAI DJPBN melalui link live chat Hai DJPBN pada Aplikasi OM SPAN.     
     

Pin It

Cetak Email