“Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2016 Satuan Kerja Mitra KPPN Bitung”

Bitung, Senin 21 Desember 2015

 

 

Di tengah kesibukan yang cukup tinggi dalam melayani penerimaan SPM akhir tahun anggaran 2015, KPPN Bitung diberikan amanah oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk mengadakan kegiatan Penyerahan DIPA TA 2016 kepada satuan kerja mitra kerja KPPN Bitung.  Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 bertempat di Aula KPPN Bitung.

Penyerahan DIPA Tahun 2016 yang dilaksanakan di penghujung tahun 2015 ini dimaksudkan agar persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2016 dapat dilaksanakan secara lebih dini. Sebagaimana pesan Bapak Presiden Jokowi pada saat penyerahan DIPA 2015 di Istana Negara, beliau menyampaikan bahwa : “Penyerahan DIPA ini merupakan keinginan kuat agar proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih tepat waktu dan memberikan dampak untuk perekonomian kita. Presiden meminta berbagai kegiatan yang direncanakan dapat segera dimulai  Januari, Januari dimulai...jangan sampai terlambat... begitu pesan beliau kepada semua Menteri/Ketua Lembaga dan Para Gubernur seluruh Indonesia pada tanggal 14 Desember 2015 seminggu yang lalu.

 

Total pagu Belanja Negara APBN 2016 secara Nasional adalah sebesar Rp 2.095 trilyun, meningkat cukup tinggi dibandingkan APBN 2015.  Sebesar 37,4% atau    Rp 784,1 trilyun dialokasikan melalui Kementerian/Lembaga, kemudian sebesar 36,7% atau Rp 770,2 trilyun dialokasikan sebagai Dana Transfer Daerah dan Dana Desa. Di samping itu ada dana untuk Belanja Non KL sebesar Rp 541,4 trilyun yang disalurkan melalui Kemenkeu selaku Bendahara Umum Negara.

Peningkatan alokasi Dana Transfer Daerah dan Dana Desa yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2015 merupakan perwujudan dari misi membangun Indonesia dari pinggiran

Menggarisbawahi pesan Bapak Presiden tersebut di atas, Kepala KPPN Bitung Eko Permono Adi menyampaikan pesan kepada para KPA dan Kepala Satuan kerja agar segera melaksanakan proses awal pengadaan barang dan jasa dan membuat jadwal kegiatan yang terprogram secara tertib. Penyerapan anggaran yang dilakukan secara proporsional dari bulan ke bulan diharapkan mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di daerah guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Kita tahu bahwa Anggaran DIPA masing-masing satker yang dicairkan secara proporsional dari bulan ke bulan akan berdampak dapat segera bergeraknya sektor riil. Perusahaan dapat bergerak menjalankan perekonomian, para penerima pembayaran dapat membelanjakan uang yang diterima untuk meningkatkan kesejahteraannya, dengan demikian penerimaan pajak juga turut terdongkrak naik sebagai dampak meningkatnya kemampuan finansial perusahaan dan perorangan dalam membelanjakan uangnya. Pengalaman tahun 2015 ini dimana terjadi perlambatan penyerapan anggaran di wilayah kerja KPPN Bitung maupun di seluruh Indonesia pada umumnya tentunya diharapkan tidak terulang kembali di tahun 2016 yang akan datang

 

Di tahun anggaran 2016, KPPN Bitung menerima DIPA sebanyak 75 DIPA  (turun 23 DIPA) dengan rincian DIPA KD/Kantor Daerah (64) DIPA TP (9) dan DIPA UB (2) dengan Total Pagu sebesar Rp 773,469 milyar atau turun sebesar 271,575 milyar dibandingkan dengan Total Pagu DIPA TA 2015.

Terdapat 23 Satker TA 2015 yang tidak mendapatkan DIPA TA 2016 dan sebagaimana tahun anggaran 2015 kemungkinan masih akan ada penerbitan DIPA baru setelah bulan Januari 2016.

Sedang satker baru yang tahun 2015 tidak ada namun tahun 2016 memiliki DIPA adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab Kep Talaud.

Adapun 5 (lima) satuan kerja yang mempunyai pagu DIPA tertinggi adalah :

a.       Distrik Navigasi Manado/Bitung         : Rp 105,87 milyar

b.      Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung  : Rp 73,61 milyar

c.       Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Bitung         : Rp 61,05 milyar

d.      Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bitung : Rp 57,02 milyar

e.      Polres Bitung  : Rp 43,33 milyar

Tiga  satker dengan pagu DIPA 5 besar tertinggi berada di Kementerian Perhubungan sedangkan lainnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Polri

 

Dalam acara ini juga disampaikan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran satker-satker mitra KPPN Bitung baik dalam progres penyerapan anggaran, tingkat kepatuhan satker dalam penyampaian RPD, keterlambatan pendaftaran data kontrak yang tidak sesuai dengan PMK No.190/PMK.05/2012, ketidakakuratan data rekening pada SPM yang berimbas pada banyaknya retur SP2D.

Pin It

Cetak Email