Pencanangan Pembangunan Zona Integritas : Wujud Komitmen KPPN Bitung Menuju WBK dan WBBM

Pelayanan prima yang bebas dari pungli, gratifikasi, atau apapun nama dan bentuk KKN lainnya sudah bukan hal baru bagi seluruh instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan, termasuk KPPN Bitung. Sejak bergulirnya reformasi birokrasi yang secara masif dilaksanakan sejak lebih dari satu dasawarsa yang lalu, seluruh Insan Perbendaharaan di seluruh wilayah nusantara membulatkan tekad untuk meelaksanakan good governance dan clean government yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan prima kepada mitra kerja, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat yang semakin dinamis, KPPN Bitung sebagai bagian dari keluarga besar Ditjen Perbendaharaan turut ambil bagian dalam memenuhi ekspektasi masyarakat yang semakin meningkat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Berdasarkan Keputusan Dirjen Perbendaharaan nomor KEP-814/PB/2016 tentang Pedoman Akselerasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada KPPN, KPPN Bitung pada tanggal 5 April 2017 mencanangkan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBK. Acara yang dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bitung tersebut dibuka secara langsung oleh Walikota Bitung, Bpk. Maximilian Jonas Lomban, SE, M.Si.

Dalam kata sambutannya, Walikota Bitung menyambut gembira atas Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM sebagai komitmen KPPN Bitung dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih, bebas dari korupsi dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut Walikota Bitung memberikan arahan bahwa keberhasilan pembangunan zona integritas, sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu yang memiliki relevansi dengan kapasitas dan kualitas integritas organisasi dimana individu tersebut berada dan melakukan kegiatannya. Untuk itu diperlukan suatu Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang efektif untuk mengontrol sekaligus mengendalikan individu-individu sebagai subjek terwujudnya zona integritas agar tetap konsisten dalam memegang teguh prinsip-prinsip pelayanan prima kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Utara, Bpk. Sulaimansyah, memberikan gambaran singkat tentang pelaksanaan reformasi birokrasi di Ditjen Perbendaharaan yang sebenarnya telah digulirkan sejak 10 tahun yang lalu. Sedangkan pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM merupakan agenda Ditjen Perbendaharaan untuk mempublikasikan layanan prima yang bebas KKN yang selama ini telah dilaksanakan kepada mitra kerja dan para stakeholders.

Di akhir acara, Tim Saber Pungli Kota Bitung juga berbagi pengalaman dalam memberantas pungli di Kota Bitung. Sharing session dari Tim Saber Pungli ini menjadi penting mengingat langkah langkah yang dilaksanakan oleh Tim Saber Pungli tersebut sejalan dengan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di KPPN Bitung. Pengalaman Tim Saber Pungli Kota Bitung dalam memberantas pungutan liar di Kota Bitung tentunya menjadi referensi berharga bagi KPPN Bitung dalam rangka mensukseskan implementasi zona integritas menuju WBK dan WBBM.

Akhirnya, dengan ditandai pemukulan gong oleh Bpk. Walikota Bitung dan diteruskan dengan penyematan Pin Anti Korupsi oleh Walikota Bitung dan Kakanwil DJPB Sulut, serta penandatanganan Piagam Deklarasi oleh seluruh pejabat KPPN Bitung yang disaksikan oleh Walikota Bitung, Kakanwil DJPB Sulawesi Utara, dan Unsur Forkopinda Kota Bitung, Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di KPPN Bitung secara resmi telah dicanangkan dan dimulai. Selanjutnya diharapkan seluruh persyaratan formal dan substansial dari WBK dan WBBM dapat segera dipenuhi agar predikan WBK dan SBBM dari Kementerian PAN dan RB dapat segera diraih.       

Pin It

Cetak Email