Frequently Asked Questions - All FAQs

FAQs - All FAQs

Satker pengguna PNBP setoran terpusat yang belum mendapatkan penetapan MP dapat diberikan UP sebesar 1/12 dari pagu PNBP maksimal sebesar Rp200 juta.

Pada dasarnya kekurangan gaji dimintakan jika gaji dengan pokok gaji baru telah dimintakan. Pada kasus di Kantor Pertanahan Minahasa Utara tersebut, gaji pokok baru ternyata belum dimintakan. Solusinya adalah pada saat memilih tabel master baru, harus diedit terlebih dahulu menyesuaikan dengan yang tertera pada SK Pangkat Pengabdian. Setelah itu kekurangan gaji bisa diproses.

Modul BPP : Buat Berita Acara dan kirim ADK LPJ ke BP. Modul BP : Terima ADK LPJ dari BPP (Tanpa merubah nilai), posting, kembali ke menu RUH Transaksi dan pilih transaksi dengan kode 21 kemudian klik updating, pilih SPM GUP, buat DRPP, dan seterusnya.

  1. Satker harus merekam data PPNPN (data pribadi, nomor rekening, SK Pengangkatan, dll) melalui Aplikasi SAS.
  2. Dalam perekaman tersebut harus dipastikan bahwa PPNPN tersebut "Aktif BPJS" dengan cara klik Radio Button pada Aplikasi SAS.
  3. Selanjutnya proses pembuatan SPP, yang harus diperhatikan adalah ketika memilih pembayaran akun harus memilih tombol "PPNPN".
  4. Proses SPM seperti biasa, yang membedakan adalah pada saat pengiriman ADK SPM ada satu ADK tambahan, yaitu ADK PPNPN.

Untuk perhitungan PPN, nilai kotor SPM dibagi 11 untuk mengeluarkan 10% dari nilai kotor SPM, karena nilai SPM (sesuai klausul dalam kontrak) termasuk PPN 10%. Untuk penghitungan PPh, dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dikali tarif PPh. DPP diperoleh dari nilai kotor SPM dikurangi PPN.

Pemotongan pajak dilakukan sesuai klausul harga pada kontrak berkenaan. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata harga kontrak pengadaan benih tidak termasuk PPN. Dengan demikian pada SPM tidak dipotong PPN, melainkan hanya dipotong PPh Pasal 22 yang perhitungannya langsung dari nilai bruto SPM dikalikan taris PPh Pasal 22.