Rencana Strategis

Organisasi

  • Pelayanan prima

Sasaran strategis ini dicapai dengan merumuskan dan menciptakan layanan yang mampu memenuhi kebutuhan stakeholders. Salah satunya adalah dengan mengoperasikan layanan Mobile dan layanan Filial di KPPN.
Secara keorganisasian, penyempurnaan organisasi dari tataran struktur akan selalu dikaji dan disesuaikan dengan kebutuhan internal maupun pemangku kepentingan. Begitu pula dalam hal tata kelola keorganisasian dan alur proses bisnis akan senantiasa dikaji dan disempurnakan secara berkelanjutan.
Di samping itu, fungsi-fungsi kehumasan dan legal affairs akan semakin ditingkatkan. Peningkatan fungsi kehumasan agar berbagai kegiatan dan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan dapat lebih ter-publish demikian pula kebutuhan informasi mengenai data-data terkait bidang keuangan yang menjadi tugas dan fungsi Ditjen  Perbendaharaan dapat dipenuhi. Sedangkan peningkatan fungsi legal affairs ditujukan untuk menyediakan media konsultasi dan bantuan hukum terkait pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara lebih intensif. 

  • Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Negara

Sasaran Strategis ini dicapai dengan melaksanakan kegiatan yang bersifat pembimbingan dan koordinasi terkait pengelolaan perbendaharaan negara kepada pengelola keuangan negara dengan metode-metode yang efisien, efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan adalah salah satu fungsi manajemen pegawai Ditjen Perbendaharaan. Peningkatan kapasitas SDM pegawai Ditjen Perbendaharaan akan dilakukan secara terencana, berkesinambungan dan secara cermat didasarkan kepada metode terkini serta berpedoman pada kebutuhan organisasi saat ini maupun dimasa depan. Pengembangan pegawai harus bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan pengembangan attitude yang positif agar pelayanan publik yang diberikan semakin berkualitas.
Selanjutnya dipandang perlu untuk meningkatkan kerja sama lembaga donor dan lembaga pendidikan ternama yang memiliki disiplin ilmu yang terkait dengan tugas dan fungsi organisasi ke depan.

  • Pengembangan organisasi yang modern

Sasaran Strategis ini dicapai dengan

    • Melakukan kajian yang terstruktur dalam menentukan bentuk dan struktur organisasi yang dapat menjawab kebutuhan organisasi dan perubahan-perubahan di masa depan secara lebih cepat, tepat, efisien dan efektif.
    • Menyempurnakan dan menerapkan serta melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan Standard Operating Procedures (SOP)
    • Menyusun profil risiko pada seluruh unit di lingkungan Ditjen Perbendaharaan.
    • Menyusun dan merumuskan serta diseminasi budaya organisasi, meletakkan nilai-nilai dasar organisasi, kompetensi organisasi dan SDM yang dibutuhkan, serta indikator perilaku sebagai input untuk menerapkan strategi Change Management and Communication.
    • Mengembangkan iklim pembelajaran dengan membentuk kajian-kajian berbasis riset yang dimotori oleh sebuah unit khusus.
    • Pemberdayaan fungsi Kanwil sebagai perpanjangan tangan Kantor Pusat di daerah.
  • Pengelolaan anggaran yang optimal

Sasaran Strategis ini dicapai dengan:

    • Penerapan performance based budgeting serta penerapan ukuran-ukuran yang obektif dalam penentuan skala prioritas kegiatan beserta pembiayaannya, yang selanjutnya diikuti dengan pengawasan berkala melalui pengimplementasian monitoring dan evaluasi atas penyerapan dana dan pengukuran-pengukuran terkait efektifitas penyerapan dana tersebut terhadap output dan outcome yang dihasilkan dan dikaitkan dengan peningkatan kinerja
    • Meningkatkan akurasi perencanaan keuangan – RKA K/L, dan kedisiplinan penarikan anggaran – Rencana Penarikan Dana.


Peningkatan Kualitas SDM

Pembentukan dan pengembangan SDM yang berkompetensi tinggi, Sasaran Strategis ini dicapai dengan:

  • Meneruskan secara konsisten pembinaan dan internalisasi kode etik pegawai.
  • Meningkatkan jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam kerangka capacity building yang utuh, terstruktur, terencana, terukur dan human–oriented.
  • Menerapkan Balanced Scorecard secara penuh (hall of fame) melalui cascading IKU sampai dengan level pelaksana, membangun sistem aplikasi dan database pengelolaan kinerja secara massive, formalitas pengelola dan struktur pengelolaan kinerja sebagai bagian dari tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan, terbentuknya unit khusus setingkat eselon III pengelola kinerja unit eselon I, mengintegrasikan sistem pengelolaan kinerja dengan sistem penganggaran, menciptakan sistem penilaian kinerja individu, membentuk reward system setiap indvidu secara komprehensif, serta membangun siklus manajemen strategi yang terintegrasi (Integrated closed-loop process).
  • Menyusun blue print manajemen SDM, mengimplementasikan roadmap manajemen SDM serta menerapkan talent management, career path system dan implementasi reward and punishment yang sesuai dengan penilaian kinerja BSc.
  • Meningkatkan keterlibatan unit-unit vertikal dalam pengelolaan SDM secara optimal, termasuk pengembangan treasury learning center  di daerah-daerah, serta pembentukan treasury research center.
  • Mengembangkan sistem informasi kepegawaian (Human Resource Information System - HRIS) sebagai alat pengambilan keputusan manajemen SDM.

Reformasi Birokrasi
Secara makro, Ditjen Perbendaharaan tidak hanya akan menyempurnakan roadmap manajemen sumber daya manusia dan SOP organisasi yang baru, tetapi juga future business process dalam kerangka best practice dan refromasi birokrasi. Selain itu, Ditjen Perbendaharaan akan menyiapkan konsep Performance Management Center sehingga proses evaluasi kinerja pegawai dapat dilakukan secara berkala untuk melihat tingkat produktivitas kinerja. Hal tersebut akan disinkronkan dengan manajemen risiko yang telah dirintis oleh Ditjen Perbendaharaan.
Selanjutnya, Ditjen Perbendaharaan akan terus meningkatkan program inisiatif anti korupsi sebagai bagian dari janji layanan kepada stakeholders. Hal tersebut juga dilakukan bersama dengan penegakan kode etik yang telah disusun oleh Ditjen Perbendaharaan dan secara kontinyu melaksanakan internalisasi dan pengawanan melekat terhadap komitmen anti korupsi, anti gratifikasi sesuai prinsip good governance  dan clean government.  Secara proses bisnis akan disusun mekanisme dan unit pengaduan masyarakat atas layanan yang diberikan. Dengan demikian, reformasi birokrasi tetap menjadi nafas pelayanan Ditjen Perbendaharaan, bukan hanya sekedar tujuan jangka pendek namun senantiasa dikembangkan secara berkelanjutan.

 

Fungsi Pelaksanaan Anggaran

  • Pelaksanaan belanja negara yang optimal

Dalam fungsi pelaksanaan anggaran, sasaran utamanya adalah pelaksanaan belanja negara yang optimal melalui penyempurnaan peraturan tentang penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA sesuai performance based budgeting dan MTEF.
Disiplin pelaksanaan anggaran akan ditingkatkan melalui peningkatan kualitas rencana penarikan dana yang dilakukan melalui penyempurnaan peraturan serta monitoring dan evaluasi tingkat penyerapan anggaran. Pengembangan yang berkesinambungan di bidang pelaksanaan anggaran akan diupayakan untuk menerapkan penganggaran berbasis kinerja.
Untuk menyempurnakan manajemen pelaksanaan anggaran, langkah strategik yang akan dilakukan adalah menjaga konsistensi pencairan dana yang tepat waktu, menyelaraskan perencanaan kas dengan otorisasi RPD dan rencana penerimaan pada DIPA, mendukung sistem pencairan dana anggaran dengan sistem TSA, memodernisasi kontrol dan monitoring pelaksanaan anggaran dengan sistem informasi yang terintegrasi, mensosialisasikan kepatuhan, kecepatan, ketepatan, dan transparansi terhadap prosedur pengadaan barang/jasa sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, penerapan fully electronic transaction perlu dilaksanakan dengan melibatkan sektor perbankan dan institusi terkait, baik di bidang pengeluaran maupun penerimaan negara.
Dalam proses penganggaran ke depan sesuai dengan SPAN, direncanakan untuk melakukan penyempurnaan pada high level business process untuk alur perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran yang lebih mendukung mekanisme check and balance dan pemisahan fungsi yang lebih jelas dan tegas antar unit-unit terkait. Dengan adanya penyempurnaan bisnis proses ini, maka proses penyusunan, pengesahan dan revisi DIPA akan lebih simple dengan memberikan sebagian kewenangan penyusunan dan revisi DIPA kepada K/L. Untuk itu diperlukan improvement atas keterkaitan antara Ditjen  perbendaharaan yang berperan dalam proses penyempurnaan koneksitas proses bisnis perbendaharaan pada Bendajara Umum Negara dengan Ditjen  Anggaran selaku perumus kebijakan teknis Kementerian Keuangan di bidang penganggaran.

  • Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi

       Sasaran Strategis ini dicapai dengan menyempurnakan dan menerapkan secara konsisten peraturan-peraturan dan ketepatan atas janji layanan. Dalam rangka memahami tingkat kepuasan pengguna layanan, pelaksanaan survei kepuasan stakeholder atas fungsi pelaksanaan anggaran akan senantiasa dilakukan secara terjadwal. Tingkat kepuasan pelanggan ditargetkan mencapai indeks sebesar 3,5 di tahun 2014.

  • Pelayanan prima melalui manajemen pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien

       Sasaran Strategis ini dicapai dengan melakukan penyelesaian pengesahan DIPA secara tepat waktu, pengesahan revisi dokumen pelaksanaan anggaran secara tepat waktu dan rekonsiliasi realisasi APBN yang handal dan tepat waktu serta responsif terhadap permasalahan yang dihadapi pengguna layanan terkait pelaksanaan anggaran khususnya belanja modal di tiap K/L. Dalam mewujudkan pelayanan prima tersebut, Ditjen  Perbendaharaan telah menyiapkan konsep manajemen komitmen dan manajemen pembayaran dalam SPAN.
Pembuatan komitmen atau perikatan merupakan salah satu tahapan siklus pelaksanaan anggaran di suatu negara. Di samping tersedianya data supplier (termasuk di dalamnya data kontrak) yang akurat, penerapan manajemen komitmen sebagai sebuah proses bisnis tersendiri diharapkan dapat membantu terwujudnya hal-hal sebagai berikut:

  1. Pengelolaan status pagu anggaran yang lebih baik;
  2. Penyediaan informasi yang relevan dan dapat diandalkan bagi perencanaan kas yang berorientasi ke depan (forward cash planning);
  3. Pengujian dan verifikasi atas tagihan atas beban APBN yang lebih komprehensif.

Ke depan, sesuai dengan rencana SPAN, pada manajemen pembayaran terdapat rencana pemisahan fast track dan regular trackpembayaran pada KPPN. Proses pemisahan itu dimaksudkan untuk mempercepat pelayanan perbendaharaan. Fast track digunakan untuk pembayaran dengan kategori sederhana, sehingga waktu pengujian lebih cepat. Regular Track digunakan untuk pembayaran dengan kategori yang lebih rumit dan membutuhkan pengujian lebih lama. Dengan demikian, pelayanan prima dalam pelaksanaan anggaran tercapai secara tepat sasaran dan by-system.
Optimalisasi monitoring dan evaluasi

Sasaran Strategis ini dilakukan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dalam rangka percepatan tingkat penyerapan anggaran K/L dan pengawasan atas kepatuhan dalam melaksanakan rencana penarikan dana, dengan alur monitoring .
Selain itu, Ditjen  Perbendaharaan telah menyiapkan strategi dalam rangka harmonisasi pelaksanaan anggaran dengan perencanaan anggaran yang dikelola oleh Ditjen  Anggaran. Harmonisasi tersebut dilakukan untuk mengurangi pintu birokrasi pada siklus anggaran walaupun tetap mengedepankan segregation of function agar tercipta check and balance. Dengan adanya hal tersebut, akuntabilitas tetap terjaga dalam siklus anggaran yang dilaksanakan Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran karena menyederhanakan dokumen anggaran lebih baik daripada penggabungan organisasi sehingga terhindar monopoli fungsi anggaran yang mengarah pada superbody.

 

Fungsi  Pengelolan Kas Negara

  • Pengelolaan Kas Negara yang optimal

Fungsi pengelolaan kas mempunyai sasaran untuk mengoptimalisasi kas pemerintah dan mengurangi cost of fund yang ditanggung pemerintah akibat selisih antara besaran bunga utang yang dibayarkan dengan besaran remunerasi yang diperoleh pemerintah, dengan melakukan:

  • Pengelolaan kas negara yang profesional, akuntabel dan transparan sesuai international best practice dan dikelola oleh tenaga yang kompeten di bidang keuangan.
  • Meningkatkan koordinasi dengan Ditjen Pengelolaan Utang dalam rangka optimalisasi perencanaan kas dengan memperhatikan kemampuan penyediaan kas oleh pemerintah melalui pelaksanaan pinjaman dari dalam/luar negeri.
  • Perbaikan bussiness process yang terintegrasi dengan membentuk suatu sistem yang mengintegrasikan seluruh pencatatan dan pelaporan yang selama ini terpisah-pisah, sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan BUN dan laporan manajerial dalam rangka pengambilan keputusan.
  • Restrukturisasi kas negara:
  • Penataan Rekening kas negara dalam kerangka TSA (treasury single account) framework.

       Mengubah struktur rekening existing ke future expected structure demi terwujudnya rekening kas umum negara yang mampu menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

  • Pengorganisasian kas negara dalam prinsip pengelolaan kas.

       Penyusunan struktur rekening berdasarkan kebutuhan pengelolaan kas (kas operasional, kas dalam kelolaan, dan kas untuk keperluan lain sesuai kebutuhan).

  • Pembentukan infrastruktur pengelolaan kas.
  • Mewujudkan unit organisasi pengelola kas dengan kelengkapan infrastrukturnya antara lain seperti market data center dan treasury research unit.
  • Peningkatan akuntabilitas dalam pembayaran pengembalian dan memperkecil utang pembayaran pengembalian PFK. Perlu pembentukan kelembagaan (badan usaha yang akan mengelola dana Bapertarum) yang independen. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana Bapertarum dalam rangka memberi manfaat kepada pegawai selaku shareholder.
  • Penyederhanaan network penyaluran PBB/BPHTB untuk mengeliminasi permasalahan yang terjadi di BO III.
  • Perbaikan adminsitrasi pelaporan penerimaan dan pengeluaran negara pada konsolidasi laporan kas posisi (LKP) dengan laporan arus kas (LAK).
  • Memfasilitasi kebutuhan akses (public accessibility) informasi penerimaan negara melalui penyediaan account representative penatausahaan, monitoring, dan pelayanan informasi berkenaan dengan data transaksi realisasi (setoran) penerimaan negara.
  • Mengurangi peran Kanwil Ditjen  Perbendaharaan dalam pelaksanaan pembayaran pensiun karena pertanggungjawaban sepenuhnya berada pada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).
  • Diversifikasi atas investasi dan atau penempatan atas kas pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara dan PMK Nomor 03/PMK.05/2010 tentang pengelolaan Kelebihan/kekurangan Kas pemerintah, optimalisasi atas kelebihan kas pemerintah dapat dilakukan antara lain dengan penempatan di Bank Indonesia, penempatan di bank umum dan pembelian Surat Berharga Negara pasar sekunder. Adanya diverisifikasi atas investasi dan atau penempatan kas pemerintah tersebut diproyeksikan akan dapat meminimalkan risiko yang dihadapi dan menyebarkan risiko (risk spreading) sehingga akan semakin mampu untuk meningkatkan kualitas atas optimalisasi pendapatan yang diperoleh.

  • Pengelolaan perbendaharaan negara yang yang efektif dan efisien

Sasaran Strategis ini dilakukan dengan:

  • Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait guna peningkatan akurasi perencanaan kas melalui konsep dan aplikasi elektronis yang handal.
  • Menyediakan dana yang tepat waktu dan tepat jumlah untuk membiayai pengeluaran negara menuju pengelolaan kas yang berdasarkan best practice.
  • Penyempurnaan proses bisnis pengelolaan kas negara sesuai dengan kerangka SPAN. Ke depan, high level workflow pengelolaan kas tertera pada gambar di bawah yang secara garis besar terdiri dari Treasury Liquidity Unit, Middle Office, Front Office, dan Back Office. Apabila disandingkan antara best practices dan kegiatan existing pengelolaan kas, proses bisnis pengelolaan kas negara ke depan dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kegiatan yaitu:
  • Kegiatan Perencanaan Kas dan Pengelolaan Likuiditas. Merupakan kegiatan analisa pengelolaan  kas yang dikoordinir oleh Treasury Liquidity Unit dan melibatkan unit-unit yang mempunyai authority di bidang penerimaan dan pengeluaran.
  • Kegiatan Analisa Ekonomi. Meliputi kegiatan Risk Assessment serta Penetapan Strategi Investasi dan Pengelolaan Portofolio yang dikoordinir oleh Middle Office setelah mendapat masukan tentang perencanaan kas dari Treasury Liquidity Unit.
  • Kegiatan Eksekusi/ Transaksi. Merupakan kegiatan eksekusi sebagai tindak lanjut atas rekomendasi dari Middle Office. Kegiatan ini akan dilakukan oleh Front Office.
  • Kegiatan Settlement. Meliputi kegiatan pencatatan/akuntansi atas cash flow serta managing bank accounts baik penerimaan maupun pengeluaran yang dikoordinir oleh Back Office.

Mengacu pada rencana di atas, maka fungsi analisa ekonomi, risk assessment, placement strategy dan  pengelolaan portofolio akan ditambahkan pada proses bisnis cash management.
Dengan konsep single database pengelolaan kas dalam kerangka SPAN yang selaras dengan konsep best practices, maka proses bisnis pengelolaan kas ke depan akan menggunakan platformdatabase tunggal yang dapat melakukan interface dengan sistem lainnya seperti sistem penerimaan, sistem pengelolaan utang dan sistem perbankan.

  • Optimalisasi monitoring dan evaluasi

Sasaran Strategis ini dilakukan dengan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan kas negara dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi atas permintaan kebutuhan dana oleh KPPN, serta kepatuhan bank umum mitra kerja.
Selanjutnya, penyempurnaan mekanisme monitoring dan evaluasi atas High Level Workflow untuk future business process pengelolaan kas akan dilakukan secara berkala dan komprehensif dengan menggunakan benchmark SPAN bidding document yang terkait dengan pengelolaan kas.

 

Fungsi Sistem Manajemen Investasi

  • Investasi pemerintah yang optimal bagi sektor riil

Sasaran Strategis ini dicapai dengan melakukan:

  • Penyempurnaan dan pengembangan pengelolaan penerimaan pembiayaan dan PNBP penerusan pinjaman dengan meningkatkan koordinasi antara Ditjen Perbendaharaan dan para debitur.
  • Pencairan RDI ke RKUN dan pencairan jasa bank dengan meningkatkan koordinasi dalam rangka persiapan sistem dan mekanisme pengembalian kewajiban pembayaran penerusan pinjaman ke RKUN dan rekonsiliasi data pengembalian kewajiban pembayaran penerusan pinjaman ke RKUN.
  • Evaluasi pelaksanaan pembiayaan penerusan pinjaman dalam rangka pengelolaan realisasi penarikan dana penerusan pinjaman serta meningkatkan koordinasi dalam rangka rekonsiliasi data dokumen sumber penarikan dana penerusan pinjaman.
  • Penyempurnaan dan mengembangkan sistem informasi penerusan pinjaman dalam rangka identifikasi kebutuhan pengembangan sistem yang diselaraskan dengan bisnis proses dan melakukan pembangunan sistem aplikasi pencairan dana penerusan pinjaman.
  • Peningkatan progres penyelesaian tunggakan piutang  yang bersumber dari RDI/SLA/RPD dengan meminimalkan kerugian negara melalui restrukturisasi.
  • Optimalisasi penyaluran dana investasi

Sasaran Strategis ini dicapai dengan melakukan:

    • Optimalisasi Pendapatan Negara yang berasal dari Pengembalian  Pinjaman dan  Penerusan Pinjaman

Hasil optimalisasi penerimaan pendapatan bunga dari piutang dan penerusan pinjaman serta penerimaan pengembalian pokok  akan menjadi kontribusi bagi APBN. Target Pendapatan Negara yang berasal dari pengembalian  pinjaman dan  penerusan pinjaman selama periode 2011 – 2014 adalah sebagai berikut:

  • Tahun 2011        : Rp. 5.972,25miliar
  • Tahun 2012        : Rp. 6.277,59 miliar
  • Tahun 2013        : Rp. 5.879,45 miliar
  • Tahun 2014        : Rp. 7.578,61 miliar
    • Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari RDI/RPD/SLA yang berkelanjutan

Strategi berikutnya terkait penyelesaian piutang negara adalah menghapus tunggakan piutang.  Dengan demikian portofolio total piutang pemerintah dan komposisi keuangan para debitur menjadi sehat, sehingga  investasi yang akan dilakukan oleh debitur menjadi bankable.
Komposisi total piutang pemerintah yang bersumber dari RDI/RPD/SLA sebesar Rp.63.331,60miliar  (31 Desember 2010)  terdiri dari tunggakan sebesar Rp.11.023,72miliar dan kewajiban belum jatuh tempo Rp.52.307,88.
Komposisi Piutang
Per 31 Desember 2010 (Rp miliar)


KEWAJIBAN
BELUM JATUH TEMPO

TUNGGAKAN

83%

17%

Restrukturisasi piutang dimaksudkan untuk menurunkan tunggakan sebesar Rp.11.023miliar menjadi nol. Penurunan tunggakan dilakukan dengan cara penjadwalan ulang tunggakan dan penghapusan sebagian tunggakan untuk kelompok debitur PDAM dan Pemda sehingga komposisi dan performance piutang menjadi sehat karena tidak ada tunggakan.
Dengan demikian tahun 2014 komposisi piutang  diproyeksikan  menjadi sebagai berikut:
Proyeksi Komposisi Piutang tahun 2014 (Rp miliar)


POKOK BELUM JATUH TEMPO

TUNGGAKAN POKOK

OUTSTANDING

TUNGGAKAN NON POKOK

TOTAL PIUTANG

53,629.46

0.00

53,629.46

0.00

53,629.46

  • Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan penerusan pinjaman yang akuntabel dan wajar

Untuk mendukung penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan penerusan pinjaman, saat ini sedang dalam proses transisi dengan menggunakan Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS) yang telah dipergunakan sebelumnya dalam penatausahaan Loan Agreement (LA). Berbagai penyempurnaan sistem terkait pengintegrasian antara subsistem dikembangkan baik dalam hal penyempurnaan System Operasional Procedures (SOP) maupun komputerisasi proses dengan harapan data yang diperoleh dapat lebih tepat, akurat dan akuntabel.

  • Penyempurnaan tingkat kesehatan keuangan dan kemampuan manajerial keuangan BUMN/BUMD dan Pemda

Dengan adanya program restrukturisasi, pengembangan kapasitas stakeholder atau kebijakan pemerintah lain dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan pinjaman, diharapkan akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada kinerja dan kesehatan keuangan serta kemampuan manajerial keuangan BUMN/BUMD/Pemda sehingga para debitur dapat melakukan kewajiban pengembalian dana kepada pemerintah secara tepat waktu dan tepat jumlah. Tingkat kesehatan dan kemampuan manajerial keuangan BUMN, BUMD/Pemda akan dilakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengelolaan pinjaman khusunya debitur yang akan melakukan pinjaman kepada Pemerintah baik yang bersumber dalam negeri maupun luar negeri.

  • Penggunaan mekanisme on-budget dalam pengelolaan pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemda

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.05/2010 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman (SA-PPP), dinyatakan bahwa  mulai tanggal 01 Januari 2011, pengembalian cicilan pokok pinjaman dan non pokok pinjaman untuk NPPP yang ditandatangani sebelum tahun 2009 disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara. Saldo investasi non permanen yang berasal dari penerusan pinjaman per 31 Desember 2010 harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara pada bulan Januari 2011. Atas Setoran tersebut dilakukan reklasifikasi pencatatan dengan penambahan nilai aset lain untuk piutang penerusan pinjaman. Dengan demikian, pengembalian cicilan pokok pinjaman dan non pokok pinjaman  untuk kedepan telah langsung masuk ke RKUN tidak melalui rekening pemerintah lainnya, mekanisme on-budget.

  • Peningkatan kinerja operator investasi pemerintah yang semakin professional, kepastian hukum, transparan, dan akuntabel dalam memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan /atau manfaat lainnya

Ditjen  Perbendaharaan selaku regulator investasi pemerintah  merumuskan kebijakan kelembagaan, perencanaan, penyediaan, penyaluran dana investasi, kredit program, manajemen risiko, restrukturisasi, dan penghapusan piutang serta divestasi. Dengan demikian, peran Ditjen  Perbendaharaan menjadi sangat strategis bagi pemerintah, terutama untuk mencari alternatif-alternatif investasi baru pemerintah untuk dapat meningkatkan investasi pemerintah, sehingga diharapkan investasi pemerintah benar-benar berfungsi sebagi lokomotif percepatan program pengembangan sektor riil.

  •   Peningkatan kapasitas SDM stakeholder khususnya BUMN/PDAM/Pemda dalam melakukan pengelolaan pinjaman

Pengembangan kapasitas SDM tidak hanya pada SDM internal, namun juga kapasitas SDM stakeholder dengan cara workshop dan/atau koordinasi dengan para debitur dan unit/instansi yang terkait untuk melaksanakan transfer of knowledge atas perubahan, pengembangan, dan penyempurnaan terkait dengan kebijakan dan sistem pengelolaan penerusan pinjaman khususnya terkait dengan pelaksanaan setelmen.

  • Penurunan tingkat risiko gagal dalam pengembalian dana dibidang investasi, pinjaman, dan kredit program

Pinjaman akan dikelola dengan mengacu good governance menuju ke arah good corporate governance mengingat hal ini merupakan issue yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. 

  • Penyediaan dan penyaluran dana investasi pemerintah, penerusan pinjaman dan kredit program yang sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan

Penyempurnaan dan perbaikan akan dilakukan dengan  pendekatan regulasi dan kebijakan, sehingga sampai dengan tahun 2014 diharapkan penyediaan dan penyaluran dana di bidang investasi, pinjaman dan kredit program sesuai dengan program kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dalam rangka pro job, pro poor, pro growth  dan pro environment untuk mendorong pertumbuhan infrastruktur dan iklim investasi pemerintah.

 

Fungsi Badan Layanan Umum

  • Penerapan pengelolaan keuangan BLU yang efektif

Sasaran Strategis ini dicapai melalui langkah-langkah utama yaitu:

  • Penyempurnaan boundarries dan redefinisi BLU sesuai best practice yang tepat untuk diterapkan di Indonesia;
  • Penyempurnaan regulasi dan tata kelola pengelolaan keuangan BLU antara lain mengenai regulasi perpajakan karena BLU adalah institusi non-profit, tetapi menghasilkan profit sehingga perlu penyesuaian aturan perpajakan, serta penetapan alat-alat analitikal serta rasio-rasio keuangan yang akurat, akuntabel, dan transparan;
  • Penetapan kriteria-kriteria kualitatif dalam mekanisme penilaian kinerja keuangan.
  • Penetapan desain penilaian kinerja dan keuangan satker PK-BLU untuk mengantisipasi intervensi politik maupun potensi pengenaan pajak terhadap satker PK-BLU; penyempurnaan regulasi terkait pengelolaan keuangan BLU; penerapan pola pengelolaan keuangan BLU yang fleksibel dan efektif untuk meningkatkan kualitas layanan; pembinaan PK BLU yang semakin efektif; dan penetapan standar penetapan dan penilaian kinerja satker BLU secara lebih efektif dan efisien.
  • Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi

Sasaran Strategis ini dicapai dengan melakukan penyempurnaan norma waktu penetapan satker BLU melalui penyempurnaan kriteria-kriteria kuantitatif dan kualitatif yang terukur dan pelaksanaan pola pembinaan keuangan satker BLU yang efektif dan efisien. Untuk memahami tingkat kepuasan stakeholder, survei lapangan atas tingkat kepuasan satker BLU atas pelayanan Ditjen  Perbendaharaan akan diprogramkan secara berkala dan berkelanjutan.

  • Pelayanan prima melalui peningkatan kinerja pelayanan publik

Sasaran Strategis ini dicapai dengan secara konsisten melakukan pengimplementasian norma waktu penetapan satker BLU melalui kriteria-kriteria kuantitatif dan kualitatif yang terukur; pelaksanaan pola pembinaan keuangan satker BLU yang efektif dan efisien,  dan secara responsif menyikapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh satker BLU.

  • Tingkat kepatuhan dan penegakan hukum

Sasaran Strategis ini dicapai dengan melakukan bimbingan dan sosialisasi kepada satker BLU tentang pentingnya penyampaian laporan keuangan sesuai ketentuan serta secara lebih intensif melakukan koordinasi dengan satker BLU dan K/L terkait penyampaian Laporan Keuangan yang menjadi kewajiban satker BLU.  

 

Fungsi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

  • Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

Sasaran Strategis ini dicapai dengan:

  • Penyelesaian LKPP (unaudited) secara tepat waktu
  • Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL)
  • LKPP Tahun 2010 ditargetkan mendapatkan opini audit WDP. Sementara jumlah LKKL yang mendapatkan Opini Audit WTP dapat naik dari 45 menjadi 50 LKKL, dan yang Disclaimer turun dari 8 menjadi 3.
  • LKPP Tahun 2011 ditargetkan mendapatkan opini audit WTP, dan LKKL seluruhnya mendapatkan opini audit WTP sesuai dengan kontrak kinerja para Menteri/Pimpinan Lembaga anggota Kabinet Indonesia Bersartu II dengan Presiden RI.
  • Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual secara bertahap.
  • Tahun 2011-2012 adalah tahun pengembangan kebijakan akuntansi, prosedur, guidelines, proses bisnis, sistem akuntansi berbasis akrual serta pengembangan IT.
  • Pada tahun 2013 ditargetkan bahwa telah diadakan piloting pada beberapa K/L untuk penerapan akuntansi berbasis akrual, sementara untuk LK BUN diharapkan dapat  parallel untuk penerapan basis akrual dan Cash Towards Accrual (CTA), serta ujicoba konsolidasi LKBUN akrual.
  • Pada tahun 2014 ditargetkan seluruh KL dan BUN telah parallel run dalam penerapan akuntansi berbasis akrual dan CTA, namun untuk proses audit adalah yang berbasis CTA.
  • Penyelesaian RUU Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBN secara tepat waktu.
  • Penyusunan harmonisasi strategi penerapan akuntansi akrual dan penerapan SPAN agar SPAN dan Akuntansi Akrual dapat berjalan seiring dan memberikan hasil yang optimal bagi organisasi.
  • Pemanfaatan secara optimal laporan keuangan sebagai alat pengambilan keputusan.
  • Peningkatan peran Laporan Keuangan sebagai alat pengambil keputusan manajerial.
  • Transparansi pengelolaan keuangan negara

Sasaran Strategis ini dicapai dengan melakukan pembinaan terhadap instansi dalam bentuk pengembangan kapasitas pengelola akuntasi di K/L dan pembentukan coaching clinic  akuntansi serta pelaksanaan Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Publik (PPAKP). Sedangkan untuk peningkatan LK-BUN yang lebih baik, dilakukan pembinaan dan koordinasi Laporan Keuangan dari tingkat KPPN selaku Kuasa BUN di daerah hingga tingkat pusat.

  • Optimalisasi monitoring dan evaluasi

Sasaran Strategis ini dicapai dengan meningkatkan kapabilitas K/L dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan untuk mematuhi standar, sistem dan prosedur akuntansi pemerintah secara konsisten. Selain itu secara responsif melakukan penyusunan Rencana Tindak dan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Pemerintah terhadap rekomendasi BPK atas LKKL, LK-BUN dan LKPP. 

  • Tingkat kepatuhan dan penegakan hukum

Sasaran Strategis ini dicapai dengan:

  • Melakukan pembinaan dan asistensi terhadap instansi serta secara periodik melakukan koordinasi dan asistensi penyusunan Laporan Keuangan dengan kementerian/lembaga dan Kuasa BUN (tingkat daerah hingga tingkat pusat).
  • Merumuskan reward and punishment terkait penyampaian laporan keuangan.

 

Fungsi Sistem Perbendaharaan

  • Penerapan sistem perbendaharaan yang handal dan modern

Sasaran Strategis ini dicapai dengan:

      • Meningkatkan proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan dan pengembangan proses bisnis untuk mendukung terciptanya sistem perbendaharaan yang terintegrasi.
      • Memfungsikan Data Recovery Center secara optimal.
  • Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi

Sasaran Strategis ini dicapai dengan melakukan penyediaan sistem perbendaharaan yang handal dalam melakukan perbaikan layanan dalam memenuhi janji layanan secara konsisten dan responsif atas kebutuhan pengguna layanan. Survei kepuasan pelanggan/stakeholder diprogramkan secara terjadwal dalam rangka membantu mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dan dalam rangka membantu proses penyempurnaan yang senantiasa berlangsung di tubuh Ditjen  Perbendaharaan.

  • Kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas

Sasaran Strategis ini dicapai dengan melakukan:

      • Penyusunan dan perumusan peraturan, pedoman pelaksanaan, dan petunjuk teknis di bidang perbendaharaan negara.
      • Pengkajian, evaluasi, harmonisasi, standardisasi dan sinkronisasi peraturan dan proses bisnis secara menyeluruh, efektif dan applicable dalam framework satu kesatuan keorganisasian yang utuh.
      • Penyusunan dan pengembangan proses bisnis perbendaharaan yang dapat diimplementasikan untuk mendukung terciptanya Sistem Perbendaharaan yang terintegrasi.

  • Peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara

Sasaran Strategis ini dicapai dengan:

      • Percepatan pembentukan jabatan fungsional penyuluh perbendaharaan dalam rangkan capacity building bagi stakeholders Ditjen  Perbendaharaan.
      • Pengembangan  kajian  terkait  peningkatan kapasitas Pengelola Keuangan Negara khususnya dalam menjalankan peran Ditjen  Perbendaharaan selaku kuasa BUN

  • Optimalisasi monitoring dan evaluasi

Sasaran Strategis ini dilakukan dengan memantau penerapan sistem perbendaharaan dengan mengidentifikasi permasalahan/kendala di lapangan dan kebutuhan stakeholder sebagai umpan balik untuk penyempurnaan dan pengembangan sistem perbendaharaan.

 

Fungsi Transformasi Perbendaharaan

  • Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi

Sasaran Strategis ini dicapai dengan:

  • Membangun sistem database yang terintegrasi pada KPPN, Kanwil, dan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.
  • Menyusun rancangan aplikasi dan implementasi program SPAN secara penuh, terkait business process improvement  dan teknologi informasi.
  • Menyiapkan hardware TI yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk mendukung SPAN.
  • Mengoptimalkan pelaksanaan CMC sehingga terbangun komitmen bersama dan awareness mengenai SPAN.
  • Menyusun pengintegrasian SPAN dengan aplikasi satker serta mempersiapkan jaringan komunikasi antara SPAN dan satker.
  • Penerapan sistem perbendaharaan yang handal dan modern

Sasaran Strategis ini dicapai dengan:

    • Menyusun dan memutakhirkan modul-modul untuk mengawal program SPAN sebagai future vision proses bisnis.
    • Menyiapkan Sistem Akuntansi berbasis Akrual pada SPAN dengan menyelaraskan Standar COTS dengan kebijakan dan sistem akuntansi berbasis akrual.
    • Melakukan review dan analisis dampak perubahan proses bisnis terhadap peraturan perundangan, organisasi dan sumber daya manusia.
    • Melanjutkan kajian-kajian serta komunikasi dengan negara lain yang telah sukses mengimplementasikan IFMIS sebagai langkah strategis mewujudkan sistem yang modern berdasarkan best practices.