Salah satu tugas KPPN yang menantang di tahun 2019 adalah Implementasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Dikatakan menantang karena memang di antara para pengelola keuangan satker sebagian besar masih belum pernah menggunakan kartu kredit dalam bertransaksi pribadi, sehingga kurang familiar dengan mekanisme pembayaran menggunakan kartu kredit. Selain itu, kendala ketersediaan merchant (Penyedia) yang masih terbatas di daerah-daerah tertentu, kendala pemungutan pajak pada belanja di toko retail, dan masih banyak lagi menyebabkan kebijakan implementasi belanja menggunakan KKP terasa berat untuk dilaksanakan. Namun demikian, sebagai salah satu kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan, KPPN Bitung berkewajiban mengamankan kebijakan implementasi KKP tersebut agar dapat berjalan dengan baik.

Menyadari besarnya tantangan dalam implementasi KKP yang berpotensi menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaannya, KPPN Bitung menggelar sosialisasi KKP yang diselenggarakan pada tanggal 26 Maret 2019 yang turut dihadiri oleh perwakilan Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri. Untuk memberikan pemahaman secara lebih mendalam dan lebih teknis, pada tangga 27 Juni 2019 diselenggarakan Bimbingan Teknis Implementasi KKP. Selain itu, untuk mempercepat proses penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara satker dan bank penerbit KKP, KPPN Bitung menggelar acara penandatanganan PKS untuk satker-satker yang menjadi nasabah BRI dengan mengundang para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker, Kepala BRI Cabang Bitung, dan Kepala BRI Cabang Tahuna.
Implementasi KKP sendiri akan dimulai sejak Juli 2019 di seluruh satuan kerja yang memenuhi syarat. Oleh karenanya agar pada saatnya nanti satker dapat segera mengimplementasikan KKP dengan lancar, pelaksanaan Bimtek KKP diupayakan dapat menyajikan materi yang bersifat lebih teknis dan praktis dengan disertai ilustrasi transaksi belanja yang mudah dipahami. Upaya lainnya agar Bimtek dapat efektif adalah dengan mengikutsertakan dua peserta untuk masing-masing satker, yang terdiri dari Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat. Dua orang peserta pada masing-masing satker tersebut diharapkan dapat saling mengisi dan saling melengkapi. Apabila salah satu belum bisa menangkap materi dengan baik, diharapkan dapat tertutupi oleh pemahaman peserta lainnya.
Sebagai hal baru dalam pelaksanaan anggaran, implementasi KKP dalam belanja menggunakan uang persediaan diprediksi akan menemui beberapa hambatan. Oleh karenanya perlu terus diberikan bimtek-bimtek lanjutan melalui WhatsApp, layanan konsultasi di meja layanan, serta melalui telepon. Untuk konsultasi via whatsapp dan telepon selular, para personil Seksi PDMS berupaya memberikan layanan maksimal sampai di luar jam kerja termasuk di hari libur. Hal ini memang perlu dilakukan sebagai langkah mitigasi terhadap risiko adanya hambatan satker dalam menggunakan KKP sebagai metode belanja menggunakan uang persediaan.