Konsep pelayanan publik telah banyak disampaikan oleh para ahli, salah satu diantaranya disampaikan oleh Pamudji dalam Napitupulu (2007:165) yang menyatakan bahwa pelayanan publik atau public service berarti “berbagai aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa”. Sementara itu Soetopo dalam Napitupulu (2007:165) mendefinisikan pelayanan umum sebagai Segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan lingkungan BUMN/D dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan.

Sejalan dengan pendapat para ahli pelayanan publik di atas, KPPN Bitung sebagai salah satu organisasi pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsi menyelenggarakan pelayanan publik di bidang perbendaharaan negara juga memiliki tujuan memenuhi kebutuhan mitra kerja dan para pemangku kepentingan. Agar dapat memenuhi kebutuhan mitra kerja, diperlukan identifikasi kebutuhan yang antara lain diperoleh dari masukan yang disampaikan oleh penerima layanan. Bertolak dari pemikiran tersebut, KPPN Bitung setiap selalu menggelar acara stakeholders day yang pada tahun 2019 diselenggarakan pada tanggal 16 dan 17 Juli 2019 yang menjalankan beberapa agenda.

Menerima Masukan Satker

Sebagaimana konsep pelayanan publik di atas, pihak yang menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan KPPN Bitung dinilai baik atau buruk adalah pihak yang menerima layanan, yakni satuan kerja dan para pemangku kepentingan lainnya. Para pihak penerima layanan akan memberikan penilaian baik atas layanan KPPN Bitung manakala segala kebutuhan mereka terkait layanan perbendaharaan negara dapat terpenuhi melalui layanan KPPN Bitung. Sebaliknya, apabila penerima layanan merasa kebutuhannya tidak terpenuhi maka layanan KPPN Bitung akan dinilai tidak baik.

Berangkat dari pemikiran tersebut, pada acara stakeholders day tahun 2019 ini juga diwarnai dengan aksi pemberian masukan secara tertulis melalui media post it dan sekaligus dilakukan pembahasan secara langsung oleh Kepala KPPN Bitung beserta para pejabat Eselon 4 di KPPN Bitung. Banyak hal yang diperoleh melalui segmen penyampaian masukan tersebut, antara lain terkait pemenuhan sarana dan prasarana, sikap para petugas layanan, penyampaian materi bimtek, dan sebagainya. Sebagian masukan yang dapat dipenuhi dengan cepat akan segera direalisasikan, sedangkan masukan yang pemenuhannya memerlukan waktu dan dana juga akan dipenuhi tahun ini apabila memungkinkan.

Pada prinsipnya seluruh masukan yang konstruktif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan akan diupayakan segera ditindaklanjuti. Sebaliknya, terhadap masukan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, terpaksa tidak bisa dipenuhi. Salah satu masukan satker yang tidak bisa dipenuhi adalah permintaan disediakan printer untuk satker melakukan cetak SPM apabila SPM nya tertolak. Permintaan printer ini tidak bisa dipenuhi karena berpotensi menimbulkan upaya pemalsuan tandatangan PPSPM dan hal tersebut jelas bertentang dengan aturan.

Menyikapi masukan adanya kesulitan satker untuk mencetak ulang SPM yang tertolak adalah dengan menyediakan layanan cetak di meja layanan, namun dengan syarat PPSPM satker yang bersangkutan juga hadir di KPPN. Kebijakan ini diambil untuk memberikan kemudahan bagi satker yang domisilinya jauh dari KPPN, namun di sisi lain tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam layanan pencairan dana.

Pemberian Penghargaan Bagi Satker Berpretasi

Setiap Triwulan KPPN Bitung selalu melakukan penilaian terhadao kinerja pelaksanaan anggaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Satker. Piagam penghargaan dimaksud, tidak seperti Triwulan sebelumnya, pada Triwulan II 2019 piagam penghargaan satker berprestasi dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran disampaikan dalam acara stakeholders day dan diserahkan langsung oleh Kepala KPPN Bitung. Pemberian penghargaan ini sebagai wujud apresiasi atas kesungguhan satker dalam melaksanaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku serta ketepatan waktu dalam penyampaian LPj Bendahara dan dalam melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan melalui Aplikasi e-rekon. Diharapkan melalui penghargaan tersebut dapat lebih memotivasi satker untuk lebih meningkatkan kinerja pelaksanaannya pada periode berikutnya.

Penyampaian Informasi Persiapan Implementasi SAKTI Tahun 2019

Acara stakeholders day tahun 2019 juga disertai penyampaian informasi persiapan Implementasi SAKTI Tahun 2019 yang akan dimulai pada bulan Oktober 2019. Langkah persiapan implementasi SAKTI yang harus segera dilaksanakan satker adalah pembuatan email kedinasan masing-masing pejabat perbendaharaan yang akan digunakan untuk pendaftaran user SAKTI. Pembuatan email kedinasan sebenarnya telah diberitahukan kepada satker melalui Surat No. S-263/WPB.30/KP.03/2019 tanggal 20 Juni 2019, namun sampai saat ini belum direspon oleh sebagian besar Satker.

Untuk memberikan gambaran tentang SAKTI bagi satker-satker yang mengimplementasikan SAKTI tahun 2019, Satker diinformasikan agar menginstall Aplikasi Pandu Sakti pada smartphone melalui play store. Diharapkan sebelum diberikan bimtek SAKTI pada bulan September 2019, Satker sudah mengenal SAKTI melalui Aplikasi Pandu SAKTI, sehingga diharapkan dapat lebih mudah memahami materi SAKTI pada saat Bimtek SAKTI yang rencananya akan diselenggarakan pada bulan September 2019..

Daftar Pustaka :

Napitupulu, Paimin, 2007, Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction. Jakarta : Alumni.